IPASPI DAERAH MULAI BERBENAH

Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) Daerah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang membina 17 Cabang Ipaspi di Propinsi Riau dan Kepulauan Riau, diam-diam tapi nyata telah melakukan berbagai kegiatan positif dalam rangka Pembinaan Organisasi kesulurah Cabang yang ada, hal ini disampaikan oleh Pembina Ipaspi Daerah PTA. Pekanbaru ( Drs. Syafruddin ) sewaktu berkunjung ke Pengadilan Agama Tanjung Baklai Karimun dalam rangka Syukuran Penempati Gedung Baru PA. Tanjung Balai Karimun tanggal 28 Juli 2011 yang lalu.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Ipaspi Daerah menurut Ketua Pembina Ipaspi Daerah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru antara lain ; Mengadakan pertemuan berkala antar Pengurus / Pembina Ipaspi Daerah dengan Pengurus /Pembina Ipaspi Cabang seluruh Riau dan Kepulauan Riau, dimana dalam setiap pertemuan terutama sekali yang dibicarakan adalah bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan dijalankan dan apa kendala-kendala yang dihadapi, dengan demikian selalu terjadi shering dalam mengantisipasi permasalahan yang ditemui, sehingga pada gilirannya setiap beban tugas yang agak terkendala dapat dipecahkan secara bersama-sama. 

Disamping itu menurut Bapak Pembina Ipaspi Daerah, Kegiatan yang dilakukan tidak saja terhadap tugas pokok akan tetapi juga berupa kunjungan, Arisan bulanan antar Pengurus Ipaspi Cabang disamping mengaktifkan Iyuran Anggota Ipaspi dalam rangka hidup dan berkembangnya Organisasi.

Kedepan Ipaspi Daerah Pengadilan Tingggi Agama Pekanbaru dan cabang-cabang yang ada sepertinya juga perlu untuk bercermin ke Derah Lain dalam rangka meningkatkan kemampuan anggotanya baik dalam bidang Tupoksi maupun dalam bidang IT, karena menurut Ketua Pembina Dalam bidang IT ini memang kita merasakan sekali kekurangan SDM, hal ini tampak sekali bahwa situs-situs yang kita miliki kurang dapat dimaksimalkan penggunaannya bahkan ada yang hanya jalan ditempat, dalam artian mulai di louncing sampai sekarang tidak ada perubahan dan penambahan isi sesuai yang dianjurkan, sehingga tranparansi peradilan yang diharapkan dapat dipantau melalui situs itu tidak dapat diakses.